PERMASALAHAN PERKEBUNAN DI INDONESIA

Permasalahan Perkebunan Indonesia

Persaingan komoditas perkebunan di dunia internasional tidak hanya mengandalkan keunggulan sumber daya alam, tetapi juga persaingan sumber daya manusia sebagai pengelola. Indonesia pem menjadi nomor satu untuk komoditas karet, kopi, teh, gula, dan beberapa komoditas lain. Kini negara lain bisa lebih unggul daripada Indonesia. Hal tersebut disebabkan banyak kendala yang dihadapi sektor perkebunan indonesia. Berikut masalah perkebunan Indonesia.

1. Sumber daya manusia

Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah kualitas sumber daya manusia yang masih cukup rendah. Penyebabnya adalah banyak tenaga profesional asing yang ikut keluar setelah adanya nasionalisasi perkebunan. Akibatnya, terjadi kekurangan tenaga ahli di dalam negeri. Daya asimilasi dan absorbsi masyarakat terhadap teknologi juga masih rendah. Hal ini terlihat dengan sedikitnya (sekitar 20%) penggunaan klon Unggul oleh kelompok petani perkebunan rakyat. Selain itu, kemampuan teknis, manajemen, dan wirausahanya masih perlu ditingkatkan.

2. Pemasaran dan ekonomi

Pengusaha komoditas perkebunan atau pekebun, khususnya perkebunan rakyat, memiliki posisi yang lemah dalam struktur pasar. Petani pekebun sering kali memiliki posisi dilemahkan ketika berhadapan langsung dengan industri pengolahan sebagai pembeli produk primer perkebunan.

Pemasaran produk perkebunan umumnya mengikuti mekanisme pasar internasional. Namun, informasi pasar tersebut masih terbatas

untuk bisa diakses oleh pekebun pada perkebunan rakyat. Informasi tentang harga, mutu, dan jumlah yang dibutuhkan biasanya dikuasai oleh pedagang atau industri pengolahan.

Produk perkebunan yang diperjualbelikan masih didominasi oleh produk primer dan setengah jadi. Padahal, potensi untuk mengembangkan produk industri hilir lebih memiliki prospek dari segi ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan produk industri hilir perkebunan yang akan memberikan nilai tambah besar perlu terus dilakukan, baik untuk skala perkebunan rakyat maupun perkebunan besar. Adapun bahannya dengan mengacu pada pohon industri komoditas.

3. IPTEK

Perhatian dan apresiasi terhadap hasil iptek di bidang perkebunan, khususnya perkebunan rakyat swadaya maupun pola perkebunan inti rakyat (PIR), masih tergolong rendah. Penyediaan dana penelitian dan perkebunan masih mengandalkan pemerintah dan sebagian kecil dari BUMN dan swasta. Dengan adanya keterbatasan tersebut, Iembaga penelitian perkebunan belum sukses mentransfer teknologi ke perkebunan rakyat secara efektif.Transfer teknologi masih terbatas pada daerah-daerah pengembangan perkebunan rakyat.

4. Biaya produksi

Biaya produksi komoditas perkebunan tergolong tinggi, sedangkan harga produk mengikuti pergerakan harga pasar. Salah satu faktornya adalah upah pekerja yang selalu naik. Padahal, sektor perkebunan merupakan sektor yang padat karya. Banyak perkebunan yang mempekerjakan pegawai atau karyawan lebih banyak daripada daya tampungnya karena pertimbangan sosial. Hal tersebut sudah terjadi sejak lama sebelum regulasi mengenai ketenagakerjaan dan pengupahan muncul. Berdasarkan kenyataan tersebut, perlu ada kebijakan penetapan upah secara seragam untuk semua sektor usaha.

5. Otonomi daerah

Otonomi daerah menuntut optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Situasi ini merangsang terjadinya persaingan pemanfaatan sumber daya alam sehingga terjadi jurang perbedaan antara daerah satu dengan daerah Iainnya. Dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam ini, perlu ada pedoman pelaksanaan bagi daerah sehingga memudahkan perencanaan pembangunan, investasi, dan perdagangan, termasuk komoditas perkebunan.

6. Lingkungan Masalah lingkungan merupakan masalah yang cukup kompleks pada sektor perkebunan. Pembukaan lahan yang efektif bagi lahan perkebunan adalah dengan pembakaran. Pembakaran dilakukan di perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Padahal, cara tersebut sangat merugikan lingkungan. Undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup masih memberi toleransi adanya pembakaran  terkendali untuk perkebunan rakyat dan pelarangan untuk perkebunan besar. Selain itu, limbah padat, cair, maupun gas masih menjadi masalah kompleks di perkebunan, baikon farm maupun pabrik. Masalah ini terjadi karena belum adanya teknologi penanggulangan limbah yang tepat guna, mahalnya investasi industri pemanfaatan llimbah perkebunan, rendahnya kesadaran penanganan limbah, dan lemahnya peraturan perundang-undangan yang menangani masalah limbah.